Kepala BNPB Bantu Rp4,25 Miliar Penanganan Darurat Banjir Jawa Tengah
03 Jan 2023 04:41 WIB
Foto : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan arahan penanganan darurat banjir dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, pada Selasa (2/1). (Komunikasi Kebencanaan BNPB/Alya Faradilla)
KOTA SEMARANG - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya. Total bantuan sebesar Rp4,25 miliar.
Bantuan untuk penanganan darurar ini diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp1,5 miliar kepada wilayah terdampak, dengan rincian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp100 juta. Selanjutnya masing-masing Rp150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Terakhir sebesar Rp200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas.
Kepala BNPB kembali mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah saat melakukan rapat koordinasi penanganan banjir wilayah Jawa Tengah, Senin (2/1).
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya," tegas Suharyanto pada Senin (2/1) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir di Provinsi Jawa Tengah.
Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Dirinya juga mengatakan, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat.
"Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan," sebutnya.
Kepala BNPB juga meminta kepada Pemerintah Provini Jawa Tengah untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
"Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan, puncak musim hujan di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2023. Selain hujan, wilayah Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.
Sementara itu, terkait potensi hujan lebat, Sejak Minggu (1/1), BNPB bersama BMKG telah mengoperasikan 1 pesawat Casa TNI untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di wilayah Jawa Tengah. Dengan dilakukannya TMC, upaya ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan yang turun.
"Garam akan ditabur di atas Laut jawa sehingga awan-awan dipaksa "menurunkan" hujannya sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. Kita memang tidak bisa mencegah, namun harapannya dapat mengurangi intensitas hujan yang tadinya lebat menjadi sedang, dan sedang menjadi ringan," jelas Dwikorita.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan BNPB, khususnya bantuan TMC.
"Dua hari ini hujannya berhenti berkat TMC yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG berhasil sehingga banjir bisa surut," kata Ganjar.
Kepala BNPB bersama Gubernur Jawa Tengah dan Kepala BMKG juga berkesempatan untuk meninjau langsung dapur umum di Taman Brotojoyo, Desa Sentoso, Kecamatan Semarang Utara. Dalam satu hari dapur umum dapat membuat 1.500 nasi bungkus yang akan dibagikan kepada warga terdampak banjir di Kota Semarang.
Tinjauan selanjutnya dilakukan di Stasiun Tawang, di mana stasiun tersebut sempat terendam saat banjir melanda Kota Semarang pada Sabtu (31/12) lalu.
Namun saat ini, air sudah surut total dan operasional kereta api sudah kembali normal.
"Kemarin kita tahu ada kurang lebih 10 jadwal yang dibatalkan akibat banjir, hari ini sudah bisa surut total salah satunya juga berkat TMC yang didukung oleh BNPB dan BMKG, terima kasih banyak," kata Ganjar.
Ganjar juga meminta kepada jajarannya untuk senantiasa memonitor jalur lalu lintas transportasi baik darat, laut, maupun udara mengingat cuaca yang sedang tidak menentu. Dirinya juga mengimbau bupati dan walikota untuk berpatroli meninjau langsung kondisi di lapangan.
"Lakukan patroli, pastikan logistik dam peralatan siap dan memadai. Kalau kurang segera dilist apa-apa saja agar bisa segera kami mintakan ke BNPB," kata Ganjar.
Turut hadir dalam rapat dan kunjungan tersebut Ketua DPRD Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Danlanal Jawa Tengah, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, dan Kalaksa BPBD se-Jawa Tengah.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
